“Gak ikut ngelamar PNS Sat?” Begitu bunyi sebuah pesan pendek kuterima dari seorang teman satu kampus dulu. Tanpa perlu pikir panjang langsung kujawab,” nggak bos, msh blm ada panggilan jiwa”.
Ya begitulah, menjelang musim penerimaan Pegawai Ngeri, eh Negeri Sipil alias PNS ini, kesibukan sudah mulai terasa di sejumlah instansi, seperti kantor kelurahan bagi yang mau ngurus KTP, di kantor Disnaker bagi yang ngurus Kartu Kuning, dan di kantor pos bagi yang mau beli materai, serta di rumah-rumah paranormal bagi yang mau menggunakan “jalur khusus”.
Menjadi pegawai negeri tampaknya memang menjadi impian banyak anak muda di negara bernama Republik Indonesia ini. Ini wajar saja mengingat jadi PNS di Indonesia merupakan profesi yang paling ‘Mak Nyos’. Bagaimana tidak enak? Gaji dijamin pemerintah, hampir tiap tahun ada kenaikan, trus ada pula gaji ke-13, ada pensiunnya lagi. Soal kerja juga gak berat-berat amat. Masih ada waktu untuk nongkrong di kedai kopi bagi bapak-bapak, atau jemput anak sekolah bagi ibu-ibu PNS. Urusan disiplin gampang diatur asal dekat dengan pimpinan.
Nah, coba bandingkan dengan kebanyakan karyawan swasta, gaji pas-pasan karena kondisi ekonomi sedang sulit, minta naik gaji sulit (sudah syukur masih bisa kerja, kata Bos), persaingan antar karyawan sangat ketat, mau bolos kerja terancam PHK. Pensiun? entah ada, entah tidak. Pokoknya berbanding terbalik dengan para PNS lah.
Karena itulah, setiap ada kabar mau penerimaan PNS, jutaan pengangguran maupun yang sudah kerja di sektor swasta velomba-lomba untuk ikut, walaupun peluangnya sangat kecil. Belum ada urusan kolusi dan nepostisme yang menjadi ancaman bagi para pelamar yang hanya bermodalkan kepintaran dan doa semata.
Sejumlah alasan itulah yang membuat aku nggak begitu antusias mau jadi PNS. Bukan tak mau lho? Jujur saja, ada juga sedikit terbetik niat di hati. Tapi setelah ditimbang-timbang, aku akhirnya selalu membatalkan niat ikut seleksi PNS. Selama hidupku meyandang gelar sarjana, hanya sekali aku mencoba ikut seleksi. Itu pun terjadi karena saat itu aku sedang dalam kondisi perekonomian yang morat-marit dan sedang jadi pengangguran di negeri orang (Tanjungpinang, Kepri). Hasilnya, jelas aku gak berhasil. Maklum bukan putra daerah, he he he.
Sebenarnya jadi PNS atau tidak, bukanlah hal penting. Karena aku percaya semua profesi sama saja. Selalu terbuka peluang untuk bekerja secara profesional atau tidak. Meski sering mendapat sorotan negatif, aku yakin masih ada segelintir PNS yang memilih bekerja sungguh-sungguh dan jujur. Memang, selama ini citra PNS masih jelek gara-gara yang masuk tidak terseleksi dengan baik dan masih diwarnai aksi KKN. Seperti kata dosen statistik yang mengajar pada mata kuliah Statistik Sosial, “Garbage In, Garbage Out”. Karena itulah kalau kualitas PNS di negeri ini mau bagus, proses seleksinya juga harus jujur dan transparan. Jangan lagi ada dusta di antara kita!. ***

Kalau ada yang nanya, perusahaan apa yang paling sering dimaki oleh orang Riau? Saya berani bertaruh jawabannya pasti PT PLN. Saya bahkan berani taruhan potong telinga. Setidaknya, saya dan beberapa tetangga di perumahan tempat saya tinggal termasuk yang melakukannya setiap kali perusahaan negara tersebut memadamkan aliran listrik. Demikian juga sanak kerabat dan rekan-rekan saya, mereka kerap mengucapkan berbagai kecaman atas tindakan PLN yang semena-mena memadamkan listrik.

Inilah susahnya kalau listrik pengelolaannya dimonopoli oleh sebuah perusahaan. PLN memang memiliki kekuasaan yang absolut terhadap listrik di negeri ini. Dan lagi-lagi kita harus mengakui ungkapan Lord Acton yang mengatakan bahwa, “kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut pasti akan korup”.

Nah, dengan ‘kekuasaannya’ yang absolut itulah, PLN tak mau ambil pusing dengan keluhan rakyat yang menderita akibat pemadaman listrik. PLN juga tak mau peduli dengan ratusan usaha yang menderita kerugian akibat terputusnya liran setrum tersebut. Padahal, tidak sedikit pengusaha kecil yang memulai usahanya dengan meminjam uang ke bank.

Manajemen PLN di Riau hanya peduli dengan sekelompok pejabat saja. Ketika para petinggi Partai Golkar berembug secara nasional di Riau, listrik dapat nyala 24 jam. Manajemen PLN mengerahkan segala daya dan upayanya untuk mengamankan Munas Golkar tetap terang benderang, walaupun sebagian elit parpol lebih suka main ‘gelap-gelapan’ saat melakukan lobby-lobby politik.

Munas usai, terang pun usai. PLN kembali membuat Pekanbaru gelap. Tak perlu repot-repot bertanya soal alasan, karena manajemen PLN sudah menyiapkan seribu alasan untuk disampaikan kepada pers. Yang pasti, pihak PLN kembali menyumbat telinganya dari sumpah serapah dan hujatan warga. Tak perlu takut, karena orang Riau sangat sabar dan biasa hidup menderita dan pemimpinnya juga gak peduli karena rumah mereka dijamin terang benderang. Para pejabat Riau juga gak perlu capek-capek mengipas-ngipas anak mereka yang merengek kepanasan seperti yang dilakukan ribuan warga di waktu malam.

Sebagai sebuah perusahaan, PLN pun benar-benar kapitalis sejati. Buktinya, sudahlah sesuka hati memadamkan listrik 6 sampai 12 jam sehari, tagihan listrik tetap saja tinggi. Padahal logikanya, jika pemakaian berkurang, maka pembayaran juga berkurang. Tapi memang dasar perusahaan ini menerapkan hukum drakula, maka mereka tetap menghisap habis darah mangsanya.

Nah, kalau kalian bertanya kepadaku perusahaan apa yang paling brengsek di muka bumi ini, maka akan kujawab dengan cepat, PLN! ya.. PLN. ***

Beberapa hari belakangan ini sejumlah media tampak rajin menyiarkan berita tentang persiapan sejumlah Rumah Sakit Jiwa (RSJ) menampung para calon anggota legislatif yang akan mengalami gangguan jiwa. Sejumlah RSJ di tanah air menyatakan sudah menyiapkan kamar khusus untuk merawat para caleg yang gagal meraih kursi legislatif.

Di RSJ Tampan Pekanbaru misalnya, kamar khusus seluas 8 X 10 meter dengan kapasitas daya tampung sebanyak 20 bed disiapkan untuk menanti para ‘tamu terhormat’ itu. Fasilitasnya juga agak berbeda dengan pasien lainnya, ibarat hotel, fasilitasnya tentu ala hotel berbintang, bukan kelas losmen atau wisma.

Di-blow up-nya berita soal persiapan RSJ menampung para caleg gagal memang terkesan menakut-nakuti. Tapi mungkin, teman-teman di media hanya sekadar ingin mengingatkan para caleg agar mempersiapkan mental mereka menghadapi kegagalan yang menyakitkan. Apalagi dari realitas yang dapat kita lihat sehari-hari, tidak sedikit caleg yang begitu ngotot untuk bisa duduk di kursi dewan yang terhormat. Bahkan menurut informasinya, ada caleg yang rela ngutang ratusan juta atau menggadaikan hartanya untuk kebutuhan kampanye dan sosialisasi.

Soal persiapan RSJ menyambut caleg gila tentu merupakan hal yang patut kita dukung. Sebab kalau tidak diantisipasi kita khawatir mereka yang stress berat ini malah mengganggu ketentraman umum. Apalagi di Riau, jumlah orang gila susah cukup banyak dan tidak tertangani dengan baik oleh instansi terkait. Namun, yang harus kita ingat bersama bahwa sekarang ini jangan hanya mereka stres akibat gagal pemilu saja yang perlu mendapat perhatian, mereka yang stress akibat kehilangan pekerjaan atau akibat tekanan ekonomi juga harus mendapat perhatian serupa. Toh mereka kan sama-sama warga negara. Jadi jangan mentang-mentang sudah ikut jadi kontestan pemilu, mereka terus diberi fasilitas istimewa.

Selain itu, mereka yang sukses meraih jabatan anggota dewan juga perlu mendapat perhatian dari para pakar kejiwaan. Sebab sesungguhnya kondisi kejiwaan mereka juga rawan mengalami gangguan. Memang bentuknya tidak seperti mereka yang stress akibat gagal. Mereka yang berhasil duduk di kursi dewan juga berpotensi menjadi gila kuasa dan gila harta.

Ini jelas lebih berbahaya dan serius. Kalau mereka yang gila karena gagal, paling cuma bisa tertawa sendiri atau nangis sendiri. Tapi mereka yang gila jabatan, gila kekuasaan, kemudian jadi gila korupsi, bisa bikin orang banyak menangis dan menderita.

Jadi, saya sarankan agar pihak RSJ Pekanbaru juga mempersiapkan tim khusus untuk memantau kejiwaan para caleg yang berhasil duduk di kursi dewan. Jika memang sudah mulai ada tanda-tanda mengalami gila kekuasaan dan gila jabatan, segera digabungkan dengan kolega-kolega mereka yang stress akibat gagal jadi anggota dewan. Setidaknya biar bisa sama-sama kampanye di RSJ agar hati-hati kalau mau jadi wakil rakyat. ***

Pondok Ratu, 27 Maret 2009

Orang Indonesia makin aneh bin ajaib. Di zaman yang sudah serba cyber kayak sekarang ini, masih saja keranjingan urusan supranatural. Yang tambah bikin kita ngurut dada (bukan remas dada lho, apalagi dada janda sebelah rumah), gara-gara urusan serba gak jelas itu, orang rela menyabung nyawa.
Fenomena yang menyedihkan ini telah kita saksikan bersama dalam kasus Ponari, dukun cilik yang digembar-gemborkan oleh keluarganya, memiliki batu petir yang sakti mandraguna. Konon batu petir ini dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Akibatnya ribuan orang rela antri dan desak-desakan untuk dapat berobat dengan Ponari. Bahkan, akibat terlalu antusiasnya berdesakan, sempat terjadi korban tewas segala. Weleh…weleh.. Eduaaan tenan.
Soal ghaib dan mistis memang tak bisa dinafikan keberadaannya. Dalam perspektif Islam pun kita banyak berhadapan dengan persoalan yang ghaib-ghaib, termasuk keberadaan Allah, Malaikat, Surga, dan Neraka. Dalam sejarah kenabian pun banyak cerita tentang hal-hal yang supranatural, seperti mukzizat para nabi, dari yang anti api, bertahan hidup di dalam perut ikan, membelah lautan, sampai yang paling spektakuler kisah Isra’ dan Mi’raj Rasulullah SAW.
Meski masalah supranatural merupakan fenomena yang wajib kita terima, namun bukan berarti semua hal yang berbau supranatural harus kita yakini. Sebab jangan lupa, Syaitan yang merupakan musuh abadi umat manusia juga fenomena supranatural. Celakanya, Bung Syaitan ini juga diberi kemampuan oleh Allah untuk bermain-main di wilayah yang sulit dicerna oleh pikiran rasional.
Nah, hal ini lah yang patut kita waspadai. Jangan semua hal yang ghaib-ghaib kita anggap sebagai sesuatu yang harus kita percaya atau kita ikuti. Sebab Islam, meski mewajibkan umatnya percaya kepada hal-hal ghaib, tapi juga menganjurkan kita untuk lebih mengutamakan rasionalitas, khususnya dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial. Apa yang menjadi urusan di dunia, lebih baik dijalani dengan cara-cara yang rasional atau gabungan antara keduanya. Itu pun harus diperhatikan betul apakah urusan supranatural itu sesuai syariah atau malah mainannya Om Syaitan.
Dalam kasus mengobati penyakit, rasanya agama dengan tegas menyuruh kita untuk menggunakan cara-cara rasional (medis). Kemampuan manusia untuk mengembangkan ilmu kedokteran menjadi tanda-tanda yang jelas betapa kita harus mengatasi masalah penyakit ini dengan cara yang rasional. Kalaupun mau dipadu dengan cara supranatural, silahkan saja lewat zikir dan doa-doa kepada Allah secara langsung. Bukan minta tolong melalui batu petir, batu cincin, bahkan air kotoran yang mengalir dari WC nya keluarga Ponari (seperti yang dilakukan sejumlah ‘pasien’ sang dukun cilik).
Fenomena masyarakat kita yang begitu keranjingan berdukun ini nampaknya perlu mendapat perhatian serius dari para pemimpin dan alim ulama di negeri ini. Harus ada ‘action’ yang serius untuk mengembalikan umat kepada rasionalitas dan syariah. Apa tidak malu jika kelakuan orang Indonesia yang rela mati cuma gara-gara ingin mendapat pengobatan alternatif yang belum tentu kebenarannya terus menyebar ke seluruh penjuru bumi. Mau diletak di mana muka para pemimpin dan ulama. Atau jangan-jangan mereka memang sudah tak peduli atau mungkin terlalu sibuk ngurusi politik? Ah entahlah…

www.detik.com

Hati-hati membagi sedekah atau zakat kepada fakir miskin. Jika tidak, bukan manfaat yang didapat, tapi justru mudharat dan bencana yang datang. Hal inilah yang kini dialami H Syaikon, seorang pengusaha di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Niat baiknya membagikan zakat kepada kaum fakir miskin berubah menjadi malapetaka.

Sesuai pengumuman yang dikeluarkan H Syaikon, Senin pagi (15/9) dirinya bermaksud menyerahkan zakat kepada fakir miskin di kediamannya. Informasi ini langsung menyebar dari mulut ke mulut. sekitar 5 ribu warga Kota Pasuruan dan sekitarnya pun mengantre pembagian uang zakat sebesar Rp 40 ribu yang dilakukan H Syaikon. Fakir miskin tersebut mengantre sejak pukul 04.00 WIB.

Jumlah warga yang mendatangi rumah H Syaikon jelas di luar dugaan. Mereka pun mulai desak-desakan dan saling dorong karena takut tak kebagian zakat. Ironisnya, selaku tuan rumah, H Syaikon tidak pula mempersiapkan sistem pembagian yang baik, selain itu ia juga tak melibatkan aparat keamanan setempat untuk mengawal pelaksanaan pembagian zakat. Akhirnya, acara pembagian zakat pun berakhir tragis dengan meninggalnya 21 orang akibat terjepit dan terinjak-injak.

Peristiwa seperti ini sebenarnya bukan baru sekali terjadi. Tahun lalu, peristiwa pembagian zakat yang berujung pada kematian juga pernah terjadi. Demikian juga dalam aksi sosial pembagian sembako yang dilaksanakan di berbagai daerah di tanah air, juga kerap diwarnai aksi dorong-dorongan dan rebutan jatah. Ini artinya, mendatangkan massa dalam jumlah besar untuk menerima bantuan, jelas merupakan perbuatan yang beresiko tinggi.

Mengeluarkan zakat atau sedekah jelas perbuatan yang mulia. Di tengah kemiskinan yang makin membelit sebagian masyarakat Indonesia, zakat, infak, atau sedekah ibarat setetes embun pelepas dahaga di padang gersang. Kaum fakir miskin di negeri ini tentu tak mau melewatkan kesempatan baik ini begitu saja, walaupun terkadang jumlah uang atau bahan makanan yang didapat tidaklah seberapa. Tak heran jika sering kita melihat bagaimana antusiasnya masyarakat miskin ‘menyerbu’ acara pembagian sedekah atau zakat yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki.

Karena itu, siapa pun yang hendak melakukan perbuatan baik berupa pembagian sedekah atau zakat hendaknya selalu memperhitungkan faktor keamanan dan keselamatan. Mereka harus melaporkan rencana pembagian sedekah atau zakat ini kepada pihak terkait, baik pemerintah setempat maupun aparat keamanan. Sehingga bisa dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Pembagian Zakat, Infak atau sedekah sebenarnya juga tak mesti harus diserahkan sendiri. Hal ini bisa melalui lembaga-lembaga pengelola zakat yang profesional. Biarlah lembaga-lembaga yang sudah memiliki jaringan kerja dan struktur organisasi yang rapi tersebut kita percayakan untuk mendistribusikan zakat dan sedekah kita. Soal pahala, rasanya tidak ada bedanya antara menggunakan tenaga lembaga pengelola zakat dengan kita salurkan sendiri.

Selain persoalan mekanisme penyaluran zakat yang harus dipersiapkan secara matang, tragedi Zakat di Pasuruan ini juga menjadi isyarat bagi kita semua betapa persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar bagi negara dan seluruh elemen masyarakat. Kemiskinan gampang membuat orang panik dan gelap mata. Kemiskinan, jika terus dibiarkan, akan terus menimbulkan berbagai kerawanan sosial. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh stake holdernya harus bekerja keras mengentaskan kemiskinan di negeri ini dengan membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin. ***

Kabar tak menggembirakan kembali disampaikan PT Pertamina sepekan menjelang bulan suci Ramadhan. Terhitung tanggal 25 Agustus hari ini, Pertamina akan menaikkan harga elpiji kemasan 12 kilogram dan 50 kilogram. Elpiji 12 kilogram naik dari Rp 63.000 per tabung menjadi Rp 69.000 per tabung, sedangkan elpiji 50 kilogram dari Rp 343.900 per tabung menjadi Rp 362.750 per tabung.

Kenaikan harga elpiji ini jelas akan memberatkan masyarakat yang kini semakin banyak menggunakan bahan gas untuk kegiatan masak-memasak. Apalagi kenaikan harga ini hanya berselang dua bulan dari kenaikan sebelumnya. Kita tentu masih ingat pada tanggal 1 Juli 2008 lalu, Pertamina menaikkan harga elpiji kemasan 12 kilogram dari Rp 4.250 per kilogram menjadi Rp 5.250 per kilogram. 

Mengenai kenaikan harga elpiji kali ini, Pertamina beralasan bahwa penyesuaian harga jual elpiji memang masih harus dilakukan karena kenaikan harga bulan Juli 2008 hanya untuk mengakomodasi kenaikan biaya operasional dan distribusi sehubungan dengan naiknya harga bahan bakar minyak. Kenaikan harga itu belum mengakomodasi harga bahan baku elpiji yang sebagian masih diimpor.

Pihak Pertamina mengemukakan, perusahaan milik negara ini tak bisa terus-menerus menanggung kerugian dari bisnis elpiji. Pertamina mengklaim bahwa pada tahun ini mereka masih menanggung kerugian akibat penjualan elpiji sebesar Rp 6,5 triliun. Karena itu Pertamina berencana akan terus menaikkan harga elpiji secara berkala hingga mencapai batas harga keekonomian.

Sebagai sebuah perusahaan, mencari keuntungan memang merupakan hal yang wajar-wajar saja. Tapi di sisi lain, Pertamina harus memahami bahwa elpiji kini merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, apalagi sejak pemerintah gencar melaksanakan program konversi minyak tanah ke gas. Dalam kampanyenya, pemerintah menggembar-gemborkan bahwa menggunakan gas elpiji lebih hemat dan ekonomis dibandingkan minyak tanah. Tapi kalau ternyata pihak Pertamina punya rencana terus menaikkan harga jual elpiji, tentu kampanye pemerintah tersebut akan dianggap sebagai suatu kebohongan oleh masyarakat.

Memang Pertamina tidak menaikkan harga jual elpiji untuk tabung berisi 3 kilogram yang konon memang ditujukan untuk warga kurang mampu. Namun bukan berarti warga yang selama ini memakai tabung elpiji 12 kilogram merupakan orang yang kelebihan uang. Apalagi sejak BBM naik, hampir semua harga kebutuhan pokok juga naik.

Karena itu, pemerintah diharapkan tidak lepas tangan atas kenaikan harga elpiji 12 kilogram. Pemerintah harus tegas mengatur apakah elpiji 12 kg merupakan komoditas yang ditanggung pemerintah atau dilepas ke pasar. Kalau memang pemerintah tidak menanggungnya, harusnya pasarnya dibuka untuk pemain lain sehingga masyarakat jadi punya pilihan.

Di sisi lain, Pertamina juga harus lebih transparan dalam menjelaskan soal mekanisme harga. Pertamina juga harus lebih meningkatkan efisiensi dan mencegah kebocoran anggaran perusahaan untuk kepentingan sekelompok orang. Alangkah naifnya jika ternyata Pertamina yang tidak efisien, tapi dibebankan kepada masyarakat. ***

Pendaftaran Calon Legislatif (caleg) berakhir sudah. Di Riau tercatat 1.008 bakal calon legislatif yang mendaftar ke KPU Riau. Dari 38 partai politik yang disahkan KPU pusat sebagai peserta Pemilu 2009 mendatang, hanya 34 yang menyerahkan berkas Bacalegnya. Sementara 4 partai lagi tidak mendaftar tanpa penjelasan.

Ada catatan yang menarik dari proses pendaftaran caleg di Riau, yakni terungkapnya praktek tak terpuji itu dalam bentuk menggunakan jasa orang lain (joki) untuk menjalani serangkaian tes medis, sementara hasil tes mengatasnamakan Caleg bersangkutan.
Seperti diketahui, dalam pendaftaran menjadi caleg, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensyaratkan surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit yang berwenang mengeluarkan surat keterangan tersebut. Untuk itu, si caleg harus mengikuti serangkaian tes untuk membuktikan bahwa dirinya memang berbadan sehat jasmani dan rohani. Surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit, sedangkan surat keterangan sehat rohani dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

Proses menjalani langsung serangkaian tes kesehatan dan psikologi ini rupanya dipandang oleh sebagian caleg sebagai ’sesuatu’ yang menyulitkan. Bisa jadi karena sang caleg memang memiliki penyakit yang berbahaya atau lemah inteleketualitasnya sehingga takut ketahuan. Atau bisa juga karena sang caleg merupakan orang super sibuk yang tidak memiliki waktu untuk mendatangi rumah sakit guna menjalani tes. Karena itu, menggunakan jasa calo atau joki menjadi jalan yang dipilih oleh sang caleg.
Apapun alasannya, menggunakan joki dalam menjalani tes kesehatan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Mengakui hasil tes orang lain sebagai tes diri sendiri merupakan perbuatan kriminal yang tak semestinya dilakukan para caleg yang nantinya akan menjadi wakil rakyat yang terhormat. Dari tahapan ini saja sudah menunjukkan betapa mental sejumlah calon wakil rakyat kita memang masih banyak yang bobrok. Mereka rela melakukan apa saja demi memuluskan langkah mereka ke kursi legislatif. Bisa dibayangkan bagaimana sikap mereka jika kelak menjadi wakil rakyat. Dengan segala kesempatan dan kewenangan yang mereka miliki, tentu peluang melakukan kecurangan juga lebih terbuka lebar.
Untuk itu, kasus penggunaan joki dalam tes kesehatan ini harus ditindak tegas. Pihak KPU yang akan melakukan penyaringan (verifikasi) terhadap para caleg ini harus mempertimbangkan perbuatan yang tidak terpuji tersebut. KPU harus menelusuri ke RSUD maupun ke RSJ soal penggunaan joki tersebut. Untuk itu, pihak rumah sakit juga harus berani memberikan data tentang siapa saja caleg yang telah melakukan perbuatan curang tersebut.

Kita semua tentu sangat berharap pada Pemilu yang akan datang kualitas para wakil rakyat di negeri ini jauh lebih baik dari pada wakil rakyat hasil pemilu tahun 2004. Kita sudah muak dengan cerita para anggota dewan yang terlibat korupsi, suap, dan perbuatan-perbuatan tidak terpuji lainnya. Hal ini setidaknya bisa kita minimalisir dengan memperketat proses seleksi dan penyaringan para caleg. Ini tidak hanya menjadi tugas parpol atau KPU, tapi juga tugas kita semua selaku masyarakat. Jika ada diantara 1.008 nama caleg yang didaftarkan ke KPU Riau masuk kriteria politisi busuk  atau cacat moral, maka jangan tetapkan mereka dalam daftar calon tetap (DCT) pada pemilu 2009. ***

Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII yang berlangsung di Kalimantan Timur resmi ditutup oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kalla, Jumat (18/7). Pesta akbar yang digelar empat tahun sekali ini pun usai sudah dan meninggalkan berbagai kenangan yang tak terlupakan bagi para atlit yang berlaga.

Bagi kontingen Riau, PON XVII ini juga menjadi kenangan yang sangat manis. Hal ini karena target Riau untuk masuk sepuluh besar berhasil dicapai berkat kerja keras seluruh atlit dan tim ofisialnya. Dalam perolehan medali, meski tidak mencapai target 20 emas, namun perolehan 16 medali emas juga mengalami peningkatan dibanding pada PON sebelumnya di Sumatera Selatan.

Prestasi yang cukup membanggakan ini patut kita sambut gembira. Meski jarak perolehan medali dibanding kelompok lima besar cukup mencolok, namun apa yang sudah diraih para duta olahraga kita ini menunjukkan betapa Riau telah berhasil memperbaiki posisinya dari PON ke PON.

Meski prestasi kita terus membaik, kita berharap hal ini tak membuat para pengurus induk olahraga di daerah ini terlena, sebab empat tahun mendatang tugas mereka jauh lebih berat. Ya, empat tahun yang akan datang Riau telah didaulat untuk menjadi tuan rumah.

Kita patut mencontoh kesuksesan tuan rumah PON XVII Kalimantan Timur yang berhasil menjadi tuan rumah yang baik, sekaligus sukses meraih prestasi terbaiknya sepanjang PON digelar di tanah air. Kalimantan Timur berhasil finish di tempat kedua setelah Jawa Timur yang sukses menjadi jawara PON kali ini.

Untuk mencapai kesuksesan ganda ini tentu bukan pekerjaan mudah. Perlu dukungan semua pihak yang ada di Riau untuk meniru kesuksesan Kalimantan Timur. Untuk itu segala persiapan menyambut PON ke XVIII di Riau sudah mesti digesa dari sekarang.

Para atlit yang telah berhasil meraih medali di PON XVII harus terus digojlok untuk meningkatkan prestasi mereka. Mereka yang gagal namun masih memiliki potensi untuk kembali berkembang jangan langsung disingkirkan. Bukan tidak mungkin empat tahun mendatang mereka bisa menunjukkan prestasi terbaiknya.

Pemerintah daerah yang kini sibuk menyiapkan venue atau sarana pertandingan juga harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyelesaikan tugasnya. Pembangunan venue jangan asal jadi, sebab jika pada pelaksanaan PON mendatang kondisinya sudah tak karuan, tentu nama Riau juga yang jelek.

Seluruh masyarakat Riau juga harus memberikan dukungan penuh agar kita sukses menjadi tuan rumah. Mulai dari sekarang kita harus memperbaiki sikap dan attitude kita selaku tuan rumah. Sebab PON bukan hanya ajang olahraga, tapi juga moment menunjukkan dan memperkenalkan jati diri kita sebagai Warga Melayu yang beradat dan berbudaya.

Akhirnya, selamat kepada kontingen Riau yang telah menunjukkan prestasi terbaiknya. Semoga di masa yang akan datang Riau benar-benar jadi daerah yang disegani di kancah olah raga nasional.***

Kawasan Jondul dalam persepsi sebagian masyarakat Pekanbaru sering terkesan negatif. Hal ini tak terlepas dari seringnya terjadi praktek asusila di daerah ini. Tak heran jika kawasan ini sering menjadi target operasi penertiban Satpol PP Pekanbaru.

Soal Jondul menjadi kawasan ‘lampu merah’ sebenarnya bukan berita baru. Sejak bertahun-tahun lamanya stigma negatif ini melekat di kawasan yang cukup padat penduduknya ini. Namun selama itu pula, belum ada tindakan yang benar-benar tegas untuk menyelesaikan persoalan ini.

Walikota Pekanbaru Herman Abdullah pun semakin gerah dengan kondisi Jondul yang tak banyak berubah. Kali ini orang nomor satu di Kota Bertuah inipun memberikan perintah tegas kepada Satpol PP Pekanbaru untuk mengintensifkan razia di kawasan itu.

Sikap tegas Herman Abdullah ini tentu saja patut kita dukung bersama. Apalagi bagi sebagian besar warga perumahan Jondul yang sebenarnya juga tidak nyaman dengan predikat negatif yang mereka sandang. Siapa yang tidak malu jika kawasan tempat tinggalnya banyak terjadi perbuatan maksiat. Salah-salah malah dituduh ikut terlibat dalam praktek-praktek yang melanggar norma dan agama.

Semestinya label Jondul sebagai kawasan ‘lampu merah’ tak perlu tercipta jika semua pihak benar-benar serius menata kehidupan warga di daerah itu. Para aparat pemerintahan terdekat seperti RT dan RW harusnya aktif menjaga kawasan Jondul agar tetap bersih dari praktek-praktek yang memalukan. Demikian juga dengan aparat hukum di sekitarnya, baik Satpol PP dan pihak kepolisian.

Sayangnya, ada indikasi bahwa tempat-tempat seperti panti pijat ilegal yang cukup marak di kawasan itu memang sengaja dibiarkan beroperasi dengan membayar ‘uang keamanan’ dalam jumlah tertentu. Kalau pun ada razia, maka yang menjadi target adalah pihak-pihak yang selama ini tidak kooperatif.

Indikasi ini pun sempat terungkap manakala salah seorang warga di daerah tersebut yang membuka usaha ilegal mengaku sering dimintai sejumlah uang oleh oknum Satpol PP. Bahkan, sang oknum sempat tertangkap basah saat datang ke tempat warga tersebut dengan maksud meminta ‘jatah’.

Sebenarnya persoalan maraknya tempat-tempat maksiat di Pekanbaru tak bisa dilepaskan dari keseriusan aparat pemerintahan dan hukum dalam menegakkan aturan. Jika pihak pemerintah daerah benar-benar menegakkan aturan, tentu tak perlu terjadi penyalahgunaan izin. Kalaupun ada pengusaha yang membandel menyalahi izin, pihak penegak hukum tak perlu ragu mengambil tindakan tegas.

Namun faktanya, yang sering terjadi adalah sikap saling lempar bola antara aparat pemerintahan dan penegak hukum. Sikap yang sesungguhnya menunjukkan bahwa oknum-oknum di kedua belah pihak masih mengharapkan keuntungan dari para pelanggar hukum tersebut. ***

Dari sekian banyak komisi yang dibentuk pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan yang paling berkibar namanya. Gebrakan demi gebrakan yang dilakukan KPK sejak setahun belakangan tak dipungkiri telah membuat ciut nyali para pejabat di negeri ini. Puluhan pejabat tinggi baik di pusat dan di daerah kini sudah merasakan dingin dan sempitnya ruang tahanan.

Kegarangan KPK ini membuat harapan masyarakat yang selama ini tenggelam kembali terangkat lagi ke permukaan. Kepercayaan kepada KPK selagu institusi penegak hukum meningkat drastis. Tak heran jika kemudian masyarakat berbondong-bondong mengajukan pengaduan dugaan korupsi ke lembaga ini.

Menurut data, saat ini KPK telah menerima sekitar 26.000 pengaduan se-Indonesia. Sebanyak 2 ribuan diantaranya merupakan tindakan dugaan korupsi. Dari 2.000 itu baru sekitar 100-an kasus yang saat ini ditangani hingga pengadilan.

Dari Riau, KPK juga banyak menerima pengaduan dari masyarakat. Sejak 2004 hingga tahun 2008, KPK telah menerima sebanyak 831 laporan dari masyarakat terkait kasus dugaan praktik korupsi di Provinsi Riau. Sebuah angka yang cukup memprihatinkan.

Barangkali karena tingginya kasus korupsi di Riau inilah, KPK terkesan cukup aktif melakukan penyelidikan di Riau. Seperti diberitakan berbagai media, tim penyelidik KPK sudah lebih dua minggu menelusuri data-data di sejumlah instansi baik di kabupaten maupun provinsi.

Tak hanya dalam hal investigasi, KPK juga belakangan aktif melakukan sosialisasi dan dialog dengan berbagai elemen masyarakat di Riau mengenai masalah-masalah korupsi. Kegiatan ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat dan kalangan pemerintahan untuk sama-sama menjadikan korupsi sebagai musuh nomor satu.

Sebagai masyarakat yang masih merindukan datangnya kesejahteraan, kita tentu saja sangat mendukung terobosan-terobosan yang sedang dilakukan KPK. Korupsi memang menjadi salah satu sebab mengapa negeri yang kaya ini tak juga mampu mensejahterakan rakyatnya. Korupsi telah membuat banyak rakyat menderita karena dirampas hak-hak mereka selaku warga negara.

Masyarakat Riau juga menanti keberanian KPK menguak berbagai kasus korupsi di Riau meski mungkin melibatkan pejabat-pejabat tinggi di daerah ini. Jujur saja, kita masih melihat KPK gamang bertindak tegas jika bersentuhan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan besar atau terkait politik tingkat tinggi.

Sikap inilah yang harus segera direformasi oleh KPK agar citra dan performa lembaga ini semakin dihormati rakyat. Hukum bukan barang dagangan. Tawar menawar tak berlaku dalam penegakan hukum. Dan KPK bukan pula lembaga yang boleh memperjualbelikan hukum. Akhirnya, selamat berburu para koruptor, termasuk di Riau. ***