
Pada acara Silaturahmi Saudagar Minang yang berlangsung di Pekanbaru akhir pekan lalu (15/3/2008), Gubernur Sumatera Barat H Gamawan Fauzi mengaku risau dengan makin bergesernya selera orang muda Minang, terutama di daerah. Jika dulu minat orang minang besar untuk berdagang, kini justru jauh lebih berminat menjadi pegawai negeri. Dari survey yang dilakukan terhadap lulusan SMA di Sumbar, ternyata 74,6 persen berminat menjadi pegawai negeri.
Kerisauan ini turut diaminkan oleh Menteri Perindustrian Fahmi Idris yang sepakat dengan adanya fenomena itu. Sama halnya dengan orang Bugis ungkapnya, jika merantau ke negeri Jiran justru menjadi raja di sana, sekarang merantau malah menjadi TKI.
Fenomena ini jelas sangat memprihatinkan. Pergeseran trend ini menunjukkan betapa generasi muda di negeri ini lebih memilih pekerjaan yang gampang dan kurang nilai juangnya. Bukan rahasia lagi jika menjadi PNS memang pilihan yang menggiurkan. Kerjanya sudah teratur sedemikian rupa, bahkan relatif santai, gaji dan tunjangan lumayan besar, dan ada pensiunnya lagi.Belum lagi kesempatan untuk korupsi juga terbuka lebar.
Tentu saja menjadi PNS bukanlah pilihan yang buruk. Namun apa jadinya bangsa ini jika semangat wira usaha semakin pudar di negeri ini. Apa kita mau terus menerus menjadikan negara sebagai penopang kehidupan ekonomi kita. Di mana pun di dunia ini, tak ada satu negara pun yang bisa berkembang pesat jika masyarakatnya lemah dalam dunia usaha. Lihatlah Cina dan Jepang, perekonomian mereka pesat karena sektor industri dan perdagangannya juga maju pesat.
Fenomena semakin lemahnya semangat anak bangsa untuk berwira usaha tak bisa lepas dari peran pemerintah sendiri. Selama ini, pemerintah masih kurang maksimal memotivasi dan memfasilitasi rakyatnya untuk terjun ke dunia usaha. Ditambah lagi berbagai persoalan birokrasi yang berbelit-belit serta banyaknya pungutan, baik yang resmi maupun yang ilegal, yang mengganggu jalannya dunia usaha.
Di sisi lain, dunia perbankan kita juga masih setengah hati membuka pintu bagi usaha kecil dan menengah untuk memperoleh tunjangan modal dalam mengembangkan usahanya. Akhirnya, usaha sulit berkembang dan lama kelamaan gulung tikar.
Pemerintah juga sering bersikap kejam terhadap pelaku wira usaha. Ini terbukti dengan semakin rajinnya pemerintah di berbagai daerah melakukan penggusuran dan penyitaan asset pedagang kaki lima. Memang tujuannya baik juga, yakni untuk menciptakan suasan tertib dan teratur, tapi mestinya ada jalan keluar yang sifatnya win-win solution. Menertibkan di satu sisi, tapi tak mematikan usaha rakyat di sisi lain.
Dengan segala persoalan yang ada ini, bagaimana mungkin kita berharap orang berminat untuk terjun ke dunia usaha. Resiko yang besar dan lemahnya dukungan dari pemerintah membuat banyak orang berpikir dua kali untuk terjun ke dunia usaha. Mendingan jadi pegawai yang jelas menerima penghasilan setiap awal bulan. Apalagi kalau pintar-pintar ‘bermain’, alamat kesempatan mendapat duit tambahan terbuka lebar.
Kondisi ini jelas tidak ideal bagi bangsa yang sedang berusaha bangkit dari keterpurukan. Semangat berwira usaha harus kembali ditumbuhkan di segenap hati anak bangsa. Ini penting agar sendi-sendi perekonomian negara semakin kokoh karena tidak hanya bersandar pada sekelompok pengusaha besar saja. Sejarah mencatat betapa usaha-usaha kecil sanggup bertahan saat krisis moneter menghantam republik ini.
Kita berharap pemerintah lebih serius untuk merangsang semangat rakyat untuk terus terjun ke dunia usaha. Pemerintah juga harus memberikan berbagai kemudahan dan insentif bagi siapa saja yang serius untuk memulai usaha. Dan yang paling penting, pemerintah harus mampu menghapus segala bentuk korupsi, pungutan liar, dan premanisme yang selama ini kerap mejadi momok bagi dunia usaha kita ***






